Gebrakannya Terkait Rencana Revisi UU KPK

Posted by

Gebrakannya Terkait Rencana Revisi UU KPKDewan Perwakilan Rakyat (DPR) ‘diam-diam’ telah menyetujui draf rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada 3 September lalu. Gebrakannya Terkait Rencana Revisi UU KPK

Kemudian rancangan itu juga langsung disetujui seluruh fraksi menjadi inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna, kemarin Kamis (5/9). Tak ada penyampaian pandangan masing-masing fraksi secara terbuka,

dan hanya diberikan secara tertulis saja kepada pimpinan Rapat Paripurna.

Dan, setelah RUU perubahan UU KPK itu disepakati, DPR langsung mengirimkan draf tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno mengatakan pihaknya saat ini menunggu respons Jokowi dalam bentuk surat presiden (surpres) serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“DPR mengirim RUU tersebut kepada Presiden untuk direspons dalam bentuk dikeluarkannya surpres beserta DIM,” kata Hendrawan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Suka tidak suka, bola panas rencana revisi UU KPK saat ini sudah berada di tangan Jokowi

Di satu sisi, langkah DPR mengusulkan revisi UU KPK langsung mendapat penolakan dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil seperti ICW sampai lembaga antirasuah itu sendiri.

Mereka menyoroti sejumlah poin krusial dalam rancangan UU KPK yang telah beredar. Poin-poin pokok dalam draf perubahan itu antara lain:

keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat Gebrakannya Terkait Rencana Revisi UU KPK

penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK. Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril mengatakan rencana revisi UU KPK ini menjadi pertaruhan bagi Jokowi. Dalam tata hukum di Indonesia,

produk perundang-undangan dikerjakan bersama oleh legislatif dan eksekutif. Jika salah satu pihak tak sepakat, rencana itu bisa dibatalkan.

“Jadi jika dua kekuasaan ini bersekongkol untuk memperlemah KPK maka usul DPR akan jalan terus. Kita berharap kepada pemerintah supaya jangan bersekongkol dengan gagasan seperti ini,”

Dibuat oleh – idntodays.com

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *