Joko Widodo Menyampaikan Pidato Kenegaraan

Posted by

Joko Widodo Menyampaikan Pidato KenegaraanPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019, Jumat (16/8/2019).Joko Widodo Menyampaikan Pidato Kenegaraan

Setelah itu, Jokowi membacakan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI.

Dalam Pidato Kenegaraan, Jokowi menyampaikan banyak hal. Di antaranya adalah memberikan pujian bagi lembaga-lembaga negara.

Salah satu lembaga negara yang dipuji yaitu DPD RI. Jokowi memuji respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan di daerah. Terutama terkait hal-hal mendesak, seperti kedaulatan pangan dan hukum adat.

Mantan Wali Kota Solo itu juga memuji Mahkamah Agung (MA) yang berhasil berinovasi. Inovasi ini mampu mengurangi tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada 2018.

Berikut pujian-pujian yang ditebar Jokowi untuk lembaga-lembaga negara dihimpun

Jokowi memuji respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan di daerah. Terutama terkait hal-hal mendesak, seperti kedaulatan pangan dan hukum adat.

“Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM,” kata Jokowi.

Menurut dia, dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema DAU, DAK, dan DBH agar desentralisasi fiskal untuk memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.

“Dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019.

DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa,” lanjut Jokowi.

Dia mengatakan DPD juga menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Selama setahun terakhir, sambung Jokowi, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya.

Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan 10 hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sesuai dengan bidang tugas DPD.

“Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. Peraturan Daerah Peraturan

Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan,” tutur Jokowi.

Dibuat oleh – idntodays.com

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *