Perppu KPK, Desakan Dan Demo Itu Makin Kuat DI Tengah Masyarakat

Posted by
Perppu KPK, Desakan Dan Demo Itu Makin Kuat DI Tengah Masyarakat
Perppu KPK, Desakan Dan Demo Itu Makin Kuat DI Tengah Masyarakat

Idntodays : Tak ada alasan bagi Presiden Jokowi menunda mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK.

Hal tersebut lantang diucapkan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris.Perppu KPK, Desakan Itu Makin Kuat

Jadi tidak ada alasan bagi presiden untuk menunda terbitnya Perppu KPK. Presiden tidak perlu khawatir ancaman banyak pihak dengan pemecatan atas presiden,” ujar Syamsuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat,

Dia menjelaskan, pemberhentian terhadap presiden bisa saja dilakukan karena beberapa hal.

“Jadi konyol penerbitan Perppu dihubungankan dengan impeachment,” ucap Syamsuddin.

Tujuan dari survei ini salah satunya untuk mengetahui apakah masyarakat menerima atau menolak UU KPK.

Hasilnya, sebanyak 70,9 persen responden setuju bahwa UU KPK hasil revisi dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, 76,3 persen publik kemudian meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu KPK. Sementara itu, yang menolak perppu KPK hanya 12,9 persen.

Dari total yang mempunyai telepon tersebut dipilih secara acak sebanyak 1010 orang. LSI menilai jumlah responden itu cukup terdistribusi secara proporsional untuk kategori-kategori demografi utama.

Koalisi Save KPK juga meminta agar jajaran pemerintah mendukung langkah presiden untuk menerbitkan Perppu.

“Untuk membatalkan UU KPK dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap Fajri.

Menurut Fajri, ada beberapa alasan yang semakin menguatkan pihaknya untuk mendesak presiden supaya menerbitkan Perppu tersebut.

Selain itu, dalam proses pembahasannya tidak melaksanakan tahap penyebarluasan dokumen terkait,” ungkap Fajri.

Kata Fajri, UU KPK hasil revisi tersebut memiliki masalah dalam substansi. Masalah tersebut misalnya di dalam UU KPK memuat adanya Dewan Pengawas (DP).

Selain adanya pasal bermasalah lain seperti kewenangan KPK menerbitkan SP3, hingga mencabut status penyidik pada pimpinan KPK.

Kapan Baiknya?

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK.

Menurut dia, sebaiknya Jokowi menerbitkan perppu setelah pelantikan Presiden atau 17 Oktober.

Dia mengatakan, pada 17 Oktober tepat satu bulan sejak revisi UU KPK disahkan pada 17 September.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *